Pemerintah Papua Barat Daya Berkomitmen Memenuhi Hak Disabilitas

Pemenuhan hak disabilitas merupakan kewajiban Pemerintah, termasuk Pemerintah Papu Barat Daya. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa urusan disabilitas adalah urusan dinas sosial saja. termasuk urusan kegiatan pemenuhan dan penghormatan hak penyandang disabilitas. ini merupakan gambaran tantangan memenuhi hak disabilitas di Papua Barat Daya yang beribukota di Sorong. Tantanga lainnya adalah keadaan provinsi Papua Barat Daya yang masih baru dimekarkan. Pegawai yang bertugas umumnya tidak saling mengenal karena berasal dari berbagai kabupaten di Papua Barar Daya yang ditarik dan ditugaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada juga masih baru dibentuk dan berfokus pada urusan pembenahan manajemen dan administrasi internal. minimnya pengetahuan publik di Papua Barat Daya terkait Difabel, membuat isu disabilitas menjadi tidak menarik bagi sebagian besar orang di Papua Barat daya, ruang publik masih dipenuhi dengan isu yang berkaitan dengan masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup. sementara urusan hak disabilitas tenggelam. namun sejak bulan juli pasca Yayasan Bingkai Cerita Rakyat (BICARA Foundation) yang bekerjasama dengan PRYakkum dan INKLUSI mendorong Kick Off program DIGNITY. isu hak disabilitas mulai mendapatkan ruang, secara perlahan isu Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) dan Penyandang Disabilitas (PD) mulai diperhatikan walau masih terbatas di penyedia layanan termasuk BAPERIDA yang sejak awal menjadi mitra strategis, pembicaraan hak difabel terus meluas hingga ke masyarakat ketika BICARA Foundation memfasilitasi inisiatif kelompok disabilitas di kelurahan Klabulu dan Malaingkedi \ BICARA Foundation , PRYAKKUM, dan INKLUSI adalah gambaran tiga organisasi yang bekerja secara kolektif untuk mendukung Pemerintah daerah dalam usahanya mendorong kebijakan yang bertujuan untuk menghormati dan memenuhi hak disabilitas termasuk upaya penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) untuk dapat melakukan pendampingan hingga di daerah, Sekretariat INKLUSI melalui PRYakkum telah melakukan penguatan kapasitas kepada multipihak terkait percepatan penyusunan RAD PD. selain itu mitra strategis di daerah baik Lembaga Lokal maupun Organisasi Disabilitas turut dilibatkan sejak awal untuk mengawal percepatan penyusunan RAD-PD di Papua barat daya.